“Jangan Sampai Terjerumus dan Terjebak oleh Intelijen.”

MASIH membekas dalam ingatan kita beberapa tahun silam tentang ratusan orang yang dianggap dukun santet di Banyuwangi. Mereka dibantai sedemikian rupa sehingga tercipta situasi ketakutan massal pada masyarakat Jawa Timur. Laporan media massa menyuratkan peristiwa itu terjadi secara serempak, berpola sama dan sering diawali dengan penyebaran kabar burung tentang akan terjadinya pembantaian yang menakutkan.

Selalu ada skenario di balik sebuah peristiwa konflik yang berdarah seperti itu, demikian ungkap George J Aditjondro dalam sebuah diskusi terbuka (25/4) di Jakarta. Menurut konsultan peneliti dari Yayasan Tanah Merdeka dan pengajar di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta ini, kasus dukun santet tak lain sebuah pembunuhan terhadap kyai-kyai muda yang vokal dan kritis di Jawa Timur saat itu.

Bukan hal yang tidak sengaja setelah beberapa waktu kemudian saat masyarakat masih dalam kondisi sedemikian ketakutan, tiba-tiba George Soros menanamkan modalnya pada bidang usaha tembakau transgenik di Jawa Timur. Menurut pakar kekayaan Soeharto itu, operasi intelijen sudah merupakan sinergi yang luar biasa hebat antara modal dan militer. Dalam konteks permasalah ini, peristiwa-peristiwa seperti kasus pembantaian “dukun santet” merupakan upaya mematahkan resistensi lokal terhadap usaha pemaduan bisnis dan militer ala Soros itu yang tentunya membutuhkan jalan lempang di medan persaingan dan keseimbangan politik ekonomi yang nyata.

Hal seperti di atas juga terjadi pada konflik etno-keagamaan di Poso, Sulawesi Tengah. Setelah konflik reda terlihat empat kelompok yang muncul belakangan sebagai pihak yang paling diuntungkan. Menurut Aditjondro, mereka adalah “Hartati Murdaya, Hendropriyono, Artha Graha Group, Arifin Panigoro dan Adi Sasono.” Mereka selalu berelasi dengan intelejen. Menurut Aditjondro, Hartati Murdaya punya kaitan dengan Hendropriyono. Artha Graha Group juga berelasi dengan Hendropriyono. Adi Sasono dikatakan membiarkan dana pengembangan ekonomi kerakyatan dikorupsi secara besar-besaran.

Menurut Umar Abduh dari Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS), Jakarta, sudah 40 tahun struktur intelijen –baik yang ada di Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) maupun kepolisian– beroperasi seperti mesin kekuasaan. Dalam berbagai penelitian yang dipelajarinya, Abduh menganalisis bahwa dinas intelijen menginginkan masyarakat saling terpecah belah, bertentangan dan mudah diadudomba. Kemudian, secara piawai mereka akan mendiskreditkan satu kelompok tertentu sebagai biang keladi. “Ada upaya-upaya sistematis untuk mengalihkan persoalan,” kata Abduh, yang juga melakukan kontak langsung dengan pihak BIN.

Kepala Kajian Islam di CeDSoS ini berpendapat, pihak intelijen piawai dalam menciptakan situasi seolah-olah justru masyarakat membutuhkan inteligen. Kemudian, peneliti ini mengutarakan bahwa kondisi puncak yang diinginkan intelejen adalah masyarakat yang apatis dan skeptis terhadap praktek totalitarianisme di hadapan mereka.

Lebih ekstrim lagi, menurut Abduh, seorang petinggi intelijen kurang peduli pada nasib rakyat yang menjadi korban kekerasan. Abduh memperkuat pendapatnya itu dengan mengutip kata-kata seorang pejabat tinggi intelijen. “Salah masyarakat sendiri jika tak bisa membaca apa yang diinginkan negara yang notabene tulang punggungnya intelejen.”

Abduh juga berpendapat bahwa semua ideologi dan agama secara falsafah menolak praktek intelijen. Namun kenyataannya seluruh ideologi dan agama justru ada dalam genggaman intelijen.

Banyak indikasi menunjukkan intelijen selalu berkeinginan mendukung suatu agama. Bahkan mereka juga ingin mengontrol semua agama sekaligus menciptakan perasaan saling membenci dan curiga. Intelijen tak hanya mengawasi namun juga memeliharanya. Bahkan jika kondisi belum matang, mereka akan mematangkannya, kalau memang mereka menginginkan satu rencana segera dilakukan.

Untuk itu, Abduh menasihati masyarakat: “Jangan sampai orang-orang pergerakan terjerumus dan terjebak oleh intelijen. Hal yang harus kita lakukan adalah membongkar rencana-rencana intelejen.” Begitu rencana intelijen terbongkar, rencana itu pasti tidak akan jadi dilaksanakan.**

Categories: [Apa?_] [Kebijakan_]

“Pentingnya” peranan sang sekretaris

Hai teman-temanku, yang sedang berada di depan komputer ini, hari ini, 20 April 2006, aku terpengarah dan terkejut menyadari “betapa pentingnya” tugas dan peranan seorang sekretaris sebuah kedutaan besar dari salah satu negara Timur Tengah. Seorang sekretaris bisa berpeluang ikut menyengsarakan nasib seorang pembantu rumah tangga migran Indonesia yang hilang di kawasan itu lho …!

Aku baru menyadarinya setelah secara tak sengaja suatu hari kuketahui teman kosku ternyata bekerja sebagai sekretaris kedutaan besar dari salah satu negeri di kawasan itu di Jakarta. Sebut saja namanya Emina, tentu saja bukan nama sebenarnya lho, soalnya aku belum sampai hati membukanya, sekaligus aku juga masih mengharapkan dia bantu kami sich..

Emina ini cerita tentang dirinya yang sudah lama bekerja di kedutaan negara tersebut. Suatu saat datang surat dari dirjen pajak meminta kedutaan mengirimkan daftar nama pegawai lokal untuk dibuatkan nomor wajib pajak. Karena takut akan terkena pajak penghasilan, dia berusaha menghindarinya dengan bilang pada bosnya “surat tersebut tidak penting, lebih baik dicueki saja. Tentu saja si bos manggut-manggut saja, karena sudah demikian percaya kepadanya. Maklum ia karyawati lama di kedutaan itu. Ia mengaku sering melakukan hal serupa pada surat-surat lain. Asumsi saya dia pasti punya tugas menyeleksi surat-surat yang masuk dan memberi keterangan penting atau tidak mengenai isi surat-surat tersebut sebelum disampaikan kepada sang duta. Tampaknya baginya surat-surat yang penting adalah surat-surat yang berkaitan dengan pertemuan, jamuan makan, rapat, dst. dengan para pejabat. Mungkit banyak lagi surat lain yang nasibnya sama dengan surat dari dirjen pajak tersebut. Dianggap tidak penting dan menyarankan si bos untuk nyuèkin surat tersebut.

Aku langsung terperangah dan terkejut mendengar kreativitas temanku itu. Aku menghela nafas. Kenapa? Karena, sebulan yang lalu, aku, mewakili lembaga di mana aku bekerja, mengirimkan surat permohonan bantuan kepada bapak Duta Besar Arab Saudi. Surat itu juga aku tembuskan ke berbagai pihak, seperti kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi, dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, dll.

Surat itu berkaitan dengan nasib seorang pembantu rumah tangga migran asal Indonesia, namanya Dewi Yulianti, yang “lenyap” begitu saja tak berbekas. Gawat kan? Kenapa aku kirim surat? Karena orangtua Dewi mengadu kepada kami. Dewi bekerja di Arab Saudi sejak tahun 19 Desember 2003 sampai 19 Desember 2005. Namun sampai hari ini, pihak keluarga Dewi tidak mengetahui keberadaannya. Keluarga Dewi sangat kebingungan. Ibunya sakit parah dan menginginkan anaknya untuk pulang ke Indonesia. Didorong oleh rasa ingin membantu, aku berusaha menghubungi PJTKI yang semula memberangkatkan Dewi, yaitu PT Agrelia Putra Sejahtera di Jakarta. Pihak perusahaan tenaga kerja juga membantu kami mencari keberadaan Dewi dengan menghubungi mitra kerja mereka di Arab Saudi. Selain itu, aku berusaha membuat surat permohonan bantuan ke kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta agar disampaikan ke pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk membantu mencarikan Dewi dan mengembalikan ke Indonesia.

Waktu mendengar Emina bercerita, aku terdiam. Aku tak bisa ngomong. Kutelan lidahku dalam-dalam. Tak kuceritakan padanya bahwa telah kami kirimkan sepucuk surat ke Kedutaan Kerajaan Arab Saudi perihal PRT migran Dewi yang hilang itu. Kemungkinan surat kami itu bernasib sama dengan surat dari dirjen pajak, karena sudah lebih dari satu bulan ini belum juga ditanggapi. Terbayang di kepalaku surat yang mewakili suara dari keluarga Dewi tadi barangkali sudah berada di tong sampah atau di mesin penghancur dokumen, alias tempat pembuangan. Aku tidak tahu harus menjawab apa jika pihak keluarga Dewi menanyakan soal surat yang aku kirim ke Kedutaan Arab Saudi.

Emina ini jelas sekali menjalankan tugasnya ––menyortir surat–– atas sudut pandangnya sendiri. Dari ceritera Emina jelas sekali dia memiliki kekuasaan besar untuk menentukan apakah surat tersebut perlu di-follow up atau tidak. Kalau benar dia menyingkirkan surat-surat protes atau surat permohonan bantuan, itu pasti atas dasar kreativitas dia sendiri. Gila nggak? Teman-teman pasti akan ikut kecewa mengetahui “hebatnya” peranan seorang sekretaris seperti Emina ini. Dan yang celaka tentu saja saya bukan? Dan yang lebih celaka karena nasibnya semakin tak jelas adalah Dewi Yulianti sendiri.

Gimana nih teman-teman? Ada usul nggak? Bagaimana cara membantu menyelesaikan masalah seperti ini?**

Categories: [Buruh Migran_] [Kebijakan_]

Data Pribadi Dewi Yulianti Pun Ikut “Lenyap” .. Coba Buktikanlah Sendiri ..

Gambar yang ada di sebelah ini hanyalah “image” dari sebuah halaman webpage yang kami temukan di internet, Kamis, 9 Maret 2006, tapi kini lenyap ..

KABAR tak jelasnya keberadaan Dewi Yulianti sudah berlangsung lebih dari satu bulan ini. Sampai sekarang masih belum jelas juga keberadaannya. Semua pihak tentu mengkhawatirkannya. Apalagi pihak orangtuanya di Banten, Jawa Barat.

Malah ada perkembangan yang rada unik yang baru belakang ini kami sadari, meskipun sebenarnya kami tak terlalu heran. Apa? “Data” Dewi Yulianti yang semula disediakan secara publik di website dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (persisnya Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) sekarang sudah tak bisa diakses secara publik lagi. Alias, hilang lenyap juga, seperti halnya nasib keberadaan Dewi Yulianti sendiri.

Mengapa kami tak heran dengan gejala semacam ini? Sebab, pendataan siapa-siapa saja yang pergi ke luar negeri menjadi pekerja rumah tangga migran merupakan bagian jual-beli manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Kira-kira sebulan yang lalu kami mencoba mengakses ke website itu, dan kami temukan data seperti yang tertayang pada image file di atas pada posting ini. Tapi sekarang, teman-teman silakan klik sendiri dèh alamat webpage di atas, apakah tampilan yang kiranya mirip dengan yang tertera pada image file (gambar) di atas masih keluar atau masih ada. Barangkali kami salah, maka buktikanlah, apakah gejala ini benar atau tidak, dengan cara mencoba mengisi formulir search yang tersedia (selama masih dipertahankan si pengelola website info TKI itu, tentunya).

Untuk itu, isikan data pribadi Dewi Yulianti yang dapat teman-teman akses dari link yang dapat diklik di sini. Dan bagaimana pun kami berterimakasih karena komunikasi kita berlangsung … tentu demi Dewi Yulianti dan teman-temannya yang senasib.**

Categories: [Buruh Migran_]

PEKERJA RUMAH TANGGA TERANCAM NYAWANYA DI ARAB SAUDI

Di bawah ini adalah sepucuk surat yang telah kami kirimkan kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia agar keberadaan seorang pekerja rumah tangga migran Dewi Yulianti yang tak jelas segera diperhatikan. JIka ada di antara teman-teman yang mengetahui keberadaan Dewi, mohon kiranya menyampaikan pengetahuan teman-teman itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau langsung kepada kami.

Bapak Duta Besar Arab Saudi yang terhormat,

Kami dari Institute for the Economic, Social and Cultural Rights, sebuah lembaga pendidikan dan penelitian, termasuk untuk hak-hak para pekerja rumah tangga (PRT) migran, memohon kepada Bapak Duta Besar Arab Saudi, untuk membantu menemukan dan mengurus keperluan kepulangan dari seorang warganegara Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui persis keberadaannya di negeri Anda. Nama PRT migran asal Indonesia itu Dewi Yulianti bt Saip Sadiyan, lahir 12 Agustus 1976, pemegang paspor No. AG 608633 dikeluarkan oleh Seksi Surat Perjalanan Khusus (Kantor Urusan Imigrasi Republik Indonesia) pada tanggal 1 Oktober 2003 berlaku sampai 1 Oktober 2008. Alamat asal di Indonesia adalah Kandang Manjangan RT12/03 Sukajaya, Sajira, Lebak, Banten.

Dewi Yulianti tidak diketahui lagi di mana berada di negeri Arab Saudi sejak kira-kira akhir bulan Oktober 2005. Pada waktu itulah Dewi berkontak telepon internasional untuk terakhir kalinya dengan pihak keluarganya di Banten, Indonesia. Kami telah menerima pengaduan dari pihak orangtua Dewi bahwa Dewi, pertama, telah tidak dibayar upahnya selama lebih dari dua tahun bekerja, dan kedua, Dewi telah bekerja keras melebihi batas jam kerja yang normal tanpa diperbolehkan mengambil istirahat sama sekali. Di samping itu, masa kerja Dewi telah melampaui batas waktu kontrak perjanjian kerja selama dua tahun, yaitu dari 19 Desember 2003 s.d. 19 Desember 2005. Padahal, dalam perjanjian kerja dinyatakan bahwa jika Dewi hendak memperpanjang masa kerjanya, ia harus pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Namun sampai sekarang sama sekali tak ada kabar dari Dewi di mana gerangan ia berada dan bagaimana keadaannya.

Dewi Yulianti: SOS!

Dewi bekerja di Arab Saudi pada majikan bernama Nayif Muhammad Faza Al-Anzi, warga negara Arab Saudi, yang berkedudukan di Gurayat, Saudi Arabia (No. Telp. +96 64 8416852/642 2894). Dewi diberangkatkan sebagai PRT migran oleh PT Agrelia Putra Sejahtera, Jl. Betung Raya 282, Pondok Bambu, Jakarta Timur 13430, Indonesia (+62 21-8602861/fax: +62 21 8631557) pada tanggal 18 Desember 2003. Perusahaan jasa TKI ini juga telah berusaha menanyakan kepada pihak majikan tentang keberadaan Dewi. Namun majikan itu membantah bahwa ada seorang TKI bekerja sebagai PRT di rumahnya. Perusahaan ini juga telah mendesak pihak Kedutaan Indonesia di Riyadh dan di Jeddah, Arab Saudi, agar memulangkan Dewi ke Indonesia, namun sampai sekarang tak ada kabar perkembangannya.

Dan sekarang orangtua Dewi di Banten, Indonesia, tidak mampu berbuat apa-apa untuk meminta Dewi pulang ke Indonesia setelah tak ada dan tak bisa kontak kabar lagi dengan Dewi. Pihak keluarga Dewi menghendaki dua permintaan kepada pihak Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Pertama, secepatnya membantu memulangkan Dewi ke Indonesia, kedua, memastikan bahwa kepada Dewi dibayarkan upahnya sesuai dengan perjanjian selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja.

Kami dari Institute for the Economic, Social and Cultural Rights mendesak Bapak Duta Besar Arab Saudi di Indonesia agar segera membantu memenuhi permintaan dari keluarga Dewi.

Hormat kami,
Institute for the Economic, Social and Cultural Rights

Categories: [Buruh Migran_]

STORIES FROM INDONESIAN MIGRANT DOMESTIC WORKERS

Photo’s caption: An Indonesian migrant domestic worker was found dead after she fell down from a high floored apartment in Singapore. Source: Video published by the Singaporean Ministry of Manpower, n.y.

FROM SINGAPORE: SUICIDES AND FATAL ACCIDENTS

My work was heavy, I worked from 5:30am to 11pm without any rest. .. My food intake was rationed.. I frequently did not feel like eating because I was too stressful, and had no appetite at all. I tried to survive but I became more distressed by the day – a heavy workload, loss of appetite, continuous confinement in the house, shouted at, scolded and beaten.
Eventually I was in despair and it came to a point when I once tried to kill myself. At that time, there was nothing on my mind except committing suicide. I opened the window and I jumped through. I fell from the second floor. I did not know what happened next.

––from an interview conducted by the Institute for Ecosoc Rights with migrant domestic worker 18-year Robingah, from Banyumas, Central Java, Indonesia, working in Singapore in 2001
––Human Rights Watch has published its comprehensive report on the condition of Robingah’s friends in Singapore.

FROM TAIWAN: SEXUAL, PHYSICAL ABUSE

Many migrant workers work 16 to 18 hours a day and can’t get overtime pay. Furthermore, many workers are not given any days off each week. Some female domestic helpers are even raped or physically abused by their employers. These workers are not only victims of the Taiwanese legal system but also victims of physical and sexual abuse.

––O’Neil, the director of Hope Workers’ Center, Taipei, quoted by Taipei Time, 29 Dec 2003

FROM MALAYSIA: PHYSICAL ABUSES

One day, my female employer was angry when I was ironing clothes. She sternly said I failed to neatly ironing them. And she slapped my face at once. She then forcefully took the hot iron from my hands and put it on my breast …

––Story of 19-year Nirmala Bonet, Indonesian domestic worker in Malaysia,Kompas, 21 May 2004

FROM HONG KONG: WORK EXTORTION

Along several months working, I met of problems with my employer. The employer always inhibited my freedom. I could not go out from work place, fully working hours and no time for taking rest. I woke up at 6am and went to sleep at 2am. I might not allow going to sleep less than 10pm and only had once meal in a day. Moreover, I only could eat after finishing my work. I got HK$2,200 (~US$283) every month.

––Puji, Indonesian migrant domestic worker from Magetan, East Java, Indonesia, working in Hong Kong – quoted from Suara Indonesia newspaper, January 2003

FROM MIDDLE EAST: DEATH SENTENCES

Madam… I ask you in the name of God and humanity.. to help me because I have no one who could help me here in Saudi Arabia. My poor family has done everything they could but I believe they have lost hope.. I beg you madam to understand my letter.. In this prison.. we cannot have contact with the outside world, we cannot defend ourselves…

––Siti Zainab, 32-year Indonesian domestic worker, from Bangkalan, Madura, East Java; she was reported to be detained. Migrants in Saudi Arabia are forced to suffer in silence and solitude
––Amnesty International, 2000

FROM JAPAN: WOMEN TRAFFICKING

Just before departure, an agency official asked nice Indonesian girl Dewi to sign a work contract she thought decent. She realized she was not given chance to carefully read it. She just signed it yet only on arrival in Japan did Dewi and her friends know that the contract contained an ac-knowledgement of debt for ¥5 million (~US$ 42,491). The girls were told by their Japanese employers that the amount represented the total costs they had to pay back working in Japan. To pay off so huge a debt Dewi was forced to sell her body. .. Every night Dewi was forced to sleep with visitors to the bar.

–-Tempo newsweekly, January 6-12, 2004

WHAT COULD WE LEARN FROM THESE STORIES?

LEGALIZING SLAVERY IN MODERN WOLRD … Many governments have consented the practice of forced labor or slavery nowadays. You may consider these four facts, firstly, many governments do not recognize the rights of the migrant domestic workers in their respective employment laws; secondly, their consent to the free market regime that everything is subjected to the market mechanism, such as determining wage standard, work placement fees, work conditions, etc.; thirdly, they have also unfairly applied further restrictive measures against migrant work-ers by charging security bonds, deportation, discrimination, and ironically using discourse on trafficking as well, and not chiefly on migrants’ human rights issues, instead; fourth, they allow an exploitative system that takes too high broker and service fees and in turn it conditions appalling women trafficking.

QUOTATION

Forced labor means “.. all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily. ..” (ILO’s No.29 Convention on Forced Labor)

Categories: [Buruh Migran_]